FORPA-BD Minta Kapolres Boven Digoel Dicopot

Jayapura – Forum Rakyat Papua Boven Digoel melalui HUMAS-nya Everistus Kayep menyatakan tuntutannya agar Kapolres Boven Digoel dicopot. Dikatakan dalam Press Release-nya yang diterima Bintang Papua via E-Mail bahwa telah terjadi mobilisasi anggota Polisi sebagai Pemilih.

“Berdasarkan  data-data yang kami himpun, ternyata kecurangan dan penghancuran proses Pemilukada Boven Digoel 2010 yang dilakukan oleh KPUD Boven Digoel mendapat dukungan keamanan secara penuh dari Polres Boven Digoel. Hal ini ditandai dengan mobilisasi Polisi sebagai Pemilih dalam Pemilukada demi memenangkan pasangan calon tertentu,” ungkapnya.

Dan hal itu menurutnya dilakukan dengan cara-cara yang jauh dari proses demokrasi. “Proses intimidasi yang mewarnai perhitungan suara maupun pleno hasil perhitungan suara juga melibatkan Polisi secara terang-terangan,” lanjutnya.

Dikatakan bahwa ada kerjasama yang begitu mesra antara  Ketua KPUD Boven Digoel, Kristianus Guam, S.Sos dengan Kapolres Boven Digoel, AKBP Pantas Siregar, SIK. “Ketika mereka bahu-membahu mengorganisir kekuatan Negara untuk menghancurkan proses demokrasi dalam Pemilukada Boven Digoel Tahun 2010 ini membuktikan kepada kita semua bahwa kesadaran dan niat baik rakyat untuk menjalankan proses demokrasi sesuai amanat konstitusi negara ini ternyata dipasung oleh KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel,” ungkapnya lebih lanjut.

Diungkapkannya juga bahwa ada sebuah  penipuan publik yang terjadi ketika pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi dimenangkan oleh KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel dengan cara-cara yang tidak demokratis. “Tetapi dikampanyekan oleh sebuat Lembaga Survey sebagai konsekwensi demokrasi.  Konsultan Citra Indonesia (KCI)-LSI Grup, Barkah Pattimahu, membantu menyembunyikan kebobrokan kinerja KPUD Boven Digoel,” ungkapnya lagi.

FORPA-BD menilai,  pernyataan Barkah Pattimahu tersebut merupakan pembodohan publik, sekaligus merupakan pembenaran terhadap penghancuran proses Pemilukada Boven Digoel 2010 oleh  KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel. “Sesungguhnya pernyataan Barkah Pattimahu sangat memalukan karena publik sedang mengikuti proses manipulasi Pemilukada Boven Digoel 2010 dengan cermat,” tandasnya.

Karena itu, selain menuntut pencopotan Kapolres, FORPA-BD juga menuntut KPU Provinsi segera menonaktifkan Ketua KPUD Boven Digoel, Kristianus Guam, S.Sos.

FORPA-BD juga menuntut Gubernur Papua untuk lebih memperhatikan hak-hak demokrasi dan politik rakyat Boven Digoel dengan cara membantu menyelesaikan sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 secara arif dan bijaksana.

Juga meminta kepada  Rakyat Boven Digoel untuk tidak mudah terpecah-belah dengan isu-isu yang menyesatkan yang disebarluaskan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memecah-belah mereka dan menarik manfaat ekonomi, politik dan sosial di Boven Digoel. (Sumber : Harian Umum Bintang Papua, Edisi Cetak, Jumat, 22 Oktober 2010, Hal. 13)