Tidak Benar, Rekomendasi Gubernur Papua Untuk Yusak Yaluwo

Beredarnya kabar dan propaganda sesat yang dihembuskan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab bahwa Gubernur Papua telah memberikan rekomendasi untuk pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi dilantik sebagai Bupati Boven Digoel ternyata tidak benar. Hal ini disampaikan langsung oleh sumber Tim SOMBA di Pemprov Papua, bahwa informasi yang berkembang itu tidak benar dan mengandung unsur penipuan publik.

“Tidak benar. Rekomendasi itu dari DPRD Kabupaten Boven Digoel. Semua sekarang terserah pada Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR. Seharusnya yang bersangkutan (Yusak Yaluwo, red) sudah tidak mungkin dilantik,” demikian informasi akurat dari Pemprov Papua yang diperoleh Tim SOMBA sore tadi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi baru akan mengeluarkan dua SK secara bersamaan setelah ada keputusan hukum tetap dari Pengadilan TIPIKOR, yaitu SK Pengangkatan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015 sekaligus dengan SK Penonaktifan keduanya dari jabatan tersebut apabila ada putusan hukum tetap yang menjadikan Yusak Yaluwo sebagai terpidana.

Terkait persoalan SK, sumber terpercaya lainnya di Pemprov Papua mengatakan sampai saat ini belum ada petunjuk dari Mendagri soal siapa yang akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015 karena proses hukum di Pengadilan TIPIKOR harus dilalui untuk memperjelas status Yusak Yaluwo.

“Setelah ada putusan tetap terhadap Yusak Yaluwo baru akan kelihatan siapa yang akan dilantik, sementara ini hanya isu-isu tidak benar yang disebarluaskan, misalnya soal Kepmendagri, SK Gubernur, rekomendasi Gubernur, dan pokoknya macam-macamlah,” terang sumber tersebut.

Sejak persoalan Pilkada Boven Digoel disengketakan di Mahkamah Konstitusi, berbagai kelompok oportunis terus menggertak Pemerintah Pusat dengan berbagai macam alasan agar pasangan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi segera dilantik.

Berbagai alasan yang dipakai untuk menggertak Pemerintah Pusat diantaranya : “Rakyat sekarang semakin hilang kesabaran”, “Boven Digoel pernah mengalami pergolakan dua kali”, “situasinya sudah semakin rawan”, “Pertumpahan darah yang sangat berpotensi sewaktu-waktu meledak”, dan beberapa alasan lainnya.

Sementara mayoritas rakyat Boven Digoel yang sedang mengikuti proses sengketa Pilkada Boven Digoel 2010 ini hanya berharap agar proses hukum di Pengadilan TIPIKOR bisa tuntas dan Mendagri bisa segera mengeluarkan SK untuk melantik putra terbaik asli Boven Digoel sebagai Bupati.

“Sudah cukup lima tahun kami menderita karena korupsi yang merajalela di Boven Digoel, Pemerintah Provinsi Papua dan Mendagri tolong tunjuk pasangan calon yang bersih supaya kami membangun Boven Digoel tanpa korupsi, kami tidak mau menderita lima tahun berikut lagi,” pinta Yohanes, salah satu tokoh Pemuda Boven Digoel.***