Para saksi membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPUD Boven Digoel, Kristianus Guam, S.Sos, ketika dia, yang seharusnya netral, secara terang-terangan memihak Pasangan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi (menjadi Tim Sukses dan pernah berkampanye untuk kemenangan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi di Kamp 19 Asiki pada tanggal 13 Agustus 2010).

Kejahatan Administrasi yang dilakukan oleh Ketua DPRD Boven Digoel, Marselus Kimbinaka (dengan tidak melakukan Sidang Paripurna DPRD untuk menetapkan pasangan pemenang untuk diusulkan ke Gubernur agar Gubernur merekomendasikan pemenang ke Mendagri agar diproses SK) juga tidak luput dari kesaksian para saksi.

Drs. XT Songmen, MM dan Eksan Heremba sebagai penggugat, hadir bersama dua orang pengacara dari LBH AMDI, sementara Tergugat I (Kristianus Guam), Tergugat II Intervensi (Yesaya Merasi), Tergugat III (Gubernur Papua) dan Tergugat IV (Mendagri) masing diwakili oleh Kuasa Hukum mereka.

Tergugat II (Marselus Kimbinaka) hadir. Ruangan sidang dipenuhi oleh Mahasiswa dan Masyarakat Boven Digoel yang berdomisili di Jayapura. Mereka secara pro-aktif memberikan apresiasi kepada Pasangan SOMBA. Sidang akan dilanjutkan Senin (9/5) untuk melengkapi sejumlah bukti tambahan terkait administrasi. Dohoni – Nanggup – Ninem!

Bagai tak putus dirundung malang. Berpuluh tahun terbelakang, Kabupaten Boven Digoel kini seperti anak terlantar.

Berada di perbatasan wilayah Republik Indonesia-Papua Nugini, sejak Pemilihan Umum Kepala Daerah 2010 lalu, Boven Digoel seperti tak memiliki pemimpin. Yusak Yaluwo, bupati terpilih, dinonaktifkan dari jabatan prestisiusnya itu, hanya sehari setelah Yusak Yaluwo dan Yesaya Merasi pasangannya, dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Yusak dilantik Senin siang 7 Maret 2011 di Kantor Kementrian Dalam Negeri, Jakarta. Malam harinya, prosedur penonaktifan Yusak diteken Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Ketentuan berupa pasan 126 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005, Kepala Daerah yang didakwa kasus, salah satunya tindak pidana korupsi, diberhentikan sementara tanpa melalui usulan dari DPRD.

“Surat penonaktifan sudah selesai diurus pukul 19.00 tadi malam. Diteken langsung oleh Pak Gamawan dan juga sudah diambil oleh perwakilan dari Papua,” kata Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Selasa pagi 8 Maret 2011.

Pertengahan November 2010, Yusak divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yusak dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi penyelewengan dana APBD Kabupaten Boven Digoel.

Selain hukuman badan, Yusak diharuskan membayar uang denda sebesar Rp. 200 Juta subsider 6 bulan kurungan. Yusak juga dikenakan uang pengganti yang jumlahnya cukup fantastis, senilai Rp. 45,7 miliar. Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Yusak belum juga sanggup melunasi tunggakannya, hukumannya akan ditambah 2 tahun.

Hukuman ini lebih rendah 6 bulan dibanding tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut Yusak selama 5 tahun penjara karena dianggap merugikan negara Rp. 66,7 miliar.

Yusak melanggar pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Korupsi. Atas putusan terhadap dirinya, Yusak Yaluwo mengajukan banding.

Membangun Kota

Saat membacakan nota pembelaan diri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jalan Rasuna Said Jakarta, Selasa 26 Oktober 2010, Yusak Yaluwo mengklaim uang yang diselewengkannya dari dana APBD dipergunakan untuk membangun kota yang dipimpinnya.

“Dengan luas wilayah lebih dari 27 ribu kilometer persegi, tingkat kesejahteraan di Boven Digoel sangat rendah. Bahkan angka kematian baik sakit atau gagal melahirkan lebih tinggi ketimbang yang selamat,” kata Yusak ketika itu.

Daerah Perbatasan

Kabupaten Boven Digoel beribukota Tanah Merah. Wilayah timur daerah ini berbatasan dengan Papua Nugini. Kata Boven berasal dari Bahasa Belanda, berarti atas.

Boven Digoel terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke. Tahun 2005, jumlah penduduk di kabupaten baru itu berjumlah 43.840 orang.

Karena bupati terpilih dinonaktifkan, kini Boven Digoel dipimpin Yesaya Merasi sebagai pelaksana tugas harian bupati. Pasangan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah boven Digoel tahun 2010 lalu.

Kemenangan ini tidak diakui Lembaga Bantuan Hukum Angkatan Muda Demokrat Indonesia (LBH-AMDI). Menurut lembaga ini Pemilukada Boven Digoel tahun 2010 tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sejak tahapan hingga pleno. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boven Digoel dituding tidak independen karena berpihak kepada pasangan nomor urut 1 Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi. Karena itu LBH-AMDI menyatakan, hasil Pemilukada Boven Digoel cacat hukum.

Sikap yang sama diperlihatkan Panitia Pengawas Daerah Boven Digoel dengan menandatangani pernyataan sikap yang menyatakan, pelaksanaan Pemilukada sejak tahapan hingga pleno penentuan hasil tidak sesuai dengan aturan. Karena itu Panwas menolak dengan tegas hasil pleno yang diselenggarakan KPUD setempat.

Kini LBH-AMDI sedang melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk menggugat KPUD Boven Digoel.

Tak Ada Pemimpin

Setahun sudah Boven Digoel tak memiliki pemimpin pilihan. Yusak Yaluwo masih menghuni rumah tahanan sambil menunggu proses banding. Jika hasil banding tidak memuaskannya, tidak tertutup kemungkinan proses hukum terus berlanjut hingga ke upaya Peninjauan Kembali (PK).

Butuh berapa lama lagi hingga keputusan hukum dapat memastikan keberlangsungan pembangunan di Boven Digoel? Padahal sejak terjadi kekosongan pemimpin, pembangunan di kabupaten yang berbatasan dengan Papua Nugini tersebut mengalami kemandegan.

Situasi yang tidak menguntungkan tersebut menggerakan para tetua pemangku adat turun tangan. Kanisius Benbop, salah satu tokoh tua pemangku adat di Boven Digoel mengatakan, pembangunan di daerahnya tidak bisa menunggu proses banding Yusak selesai.

“Kacau urusan pemerintahan di sini. Masyarakat sudah tidak sabar melihat daerahnya dibiarkan tanpa pemimpin,” kata Benbop.

Tokoh tua pemangku adat lainnya, Bernardus Tuwok mengatakan, masyarakat Boven Digoel memohon kepada pemerintah pusat menetapkan saja peraih suara terbanyak kedua, yakni Xaverius T. Songmen – Eksan Heremba sebagai bupati dan wakil bupati periode 2010-2015.

Dua tokoh tua pemangku adat lainnya, yakni Dominikus Amote dan Makarius Meki Taman menguraikan, masyarakat Boven Digoel menawarkan dua opsi. Yakni pembentukan pemerintahan daerah defenitif tanpa harus menunggu hasil akhir proses hukum terhadap Yusak Yaluwo, atau dilakukan Pemilukada Ulang karena pesta demokrasi yang digelar tahun 2010 dinilai cacat hukum.

Anggapan yang menuding Pemilukada 2010 cacat hukum sempat membuat panas situasi di Boven Digoel. Konflik horisontal membayang di tempat itu. Kubu Yusak Yaluwo nyaris saling berhadapan dengan kubu Xaverius Songmen. Beruntung, para tokoh tua pemangku adat turun tangan mencegah kemungkinan terjadi perang saudara.

Para tetua adat berhasil menyatukan visi dua kubu yang dilanda ketegangan, tentang masa depan Boven Digoel. Hasilnya, kedua kubu sepakat agar peraih suara terbanyak kedua, Xaverius T. Songmen – Eksan Heremba dilantik saja menjadi bupati dan wakil bupati.

Tidak Menentu

Peraih suara terbanyak kedua Pemilukada Boven Digoel Tahun 2010 Xaverius T. Songmen mengakui suasana politik dan pemerintahan di daerahnya kini tidak menentu. “Saya kira pemerintah pusat harus bertindak cepat untuk mencegah kemungkinan paling buruk terjadi di daerah kami,” katanya.

Xaverius juga membenarkan para tetua adat merekomendasikan agar pemerintah pusat melantik dirinya menjadi bupati untuk menggantikan Yusak Yaluwo yang kini masih sedang berkutat dengan proses banding.

Rekomendasi tersebut, tutur Xaverius, dilahirkan suasana ketegangan yang cukup tinggi di Boven Digoel lantaran Yusak Yaluwo ketika itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga melakukan korupsi. Di sisi lain, muncul pula anggapan pelaksanaan Pemilukada tidak sesuai aturan sehingga cacat hukum.

“Masyarakat nyaris berhadap-hadapan, hendak terjadi perang saudara, tetapi para tokoh tua pemangku adat berhasil menenangkan masyarakat, dari situlah kemudian muncul kesepakatan kedua belah pihak agar pemerintah pusat menetapkan pemimpin defenitif tanpa harus menunggu proses hukum saudara Yusak Yaluwo selesai. Pemimpin defenitif yang dimaksudkan adalah saya dan pasangan saya sebagai sebagai peraih suara terbanyak kedua,” urai Xxaverius.

Pria dengan senyum selalu mengembang di bibir itu menolak dengan tegas kemungkinan chaos di tengah masyarakat. “Kami menjamin hal itu tidak akan terjadi, sebab bagi kami NKRI merupakan harga mati, tetapi kami tidak dapat terus menjamin manakala pemerintah pusat tidak segera mengambil tindakan sesuai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat kami sekarang ini, ” tandasnya.

Xaverius mencemaskan kemungkinan terjadinya gelombang eksodus warga Boven Digoel ke Papua Nugini kembali. “Ancaman itu ada di tengah masyarakat kami,” katanya. Hal itu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi, karena itu kami mendesak agar pemerintah pusat segera bertindak,” sambungnya.

Ansel Kaipman mewakili Forum Anak Perbatasan di Boven Digoel membenarkan ancaman eksodus warga ke Papua Nugini. Padahal sebelumnya sekitar 11.000 warga Boven Digoel yang masih berada di Papua Nugini sudah bersiap pulang ke kampung halaman, dan berharap dapat menikmati suasana berpemerintahan yang jauh lebih baik.

Sebelum Boven Digoel dimekarkan, sebanyak sekitar 20.000 Warga Negara Indonesia dari kawasan Boven Digoel lari ke wilayah Papua Nugini akibat konflik horisontal.

“Ancaman kembalinya terjadi peristiwa lari ke pengungsian di negara tetangga bukan merupakan hal yang mustahil jika rakyat kami melihat suasana tidak berubah, yakni pemerintah pusat tidak cukup perduli pada persoalan-persoalan di daerah kami,” katanya.

Ansel mengatakan, masyarakat Boven Digoel tidak mau Yesaya Merasi menggantikan Yusak Yaluwo. Menurutnya, kisah pelanggaran administratif yang dilakukan Yesaya untuk melengkapi persyaratan pencalonan sebagai calon wakil bupati sebelum Pemilukada, kini sudah bukan lagi merupakan rahasia publik.

Dikatakannya, Yesaya baru melengkapi berkas justru setelah masa pendaftaran pasangan para peserta Pemilukada ditutup. “Bagaimana mungkin KPUD Boven Digoel dapat membenarkan cara-cara tidak konsekuen seperti itu,” sergah Ansel.

Lagi pula, Yesaya menurut Ansel bukan merupakan putra daerah. “Di daerah kami, putra daerah atau bukan putra daerah menjadi penting,” ungkapnya.

Masyarakat adat di Boven Digoel hidup berdampingan dengan tanah-tanah ulayat. Pembangunan kerap harus bersinggungan dengan tanah ulayat milik adat.

“Secara adat masyarakat dapat merelakan ulayat-ulayat milik mereka demi kepentingan pembangunan, asalkan pemimpin yang memintanya adalah saudara mereka sendiri alias putra daerah. Nah, kalau bukan putra daerah sulit. Akibatnya proses pembangunan akan banyak mengalami hambatan manakala tidak dipimpin oleh putra daerah,” urai Ansel.

Tangan Pemerintah

Kini agaknya, segalanya berada di tangan pemerintah pusat. Para tetua adat di Boven Digoel berharap agar kehidupan masyarakat dapat tenang dan tenteram, sebagaimana layaknya rakyat di sebuah negara.

Konflik horisontal bukan saja dipicu persoalan politik diantara sesama warga Boven Digoel. Dikhawatirkan, suasana yang tidak menentu dimanfaatkan pihak yang tidak menghendaki ketenteraman. Maka pemerintah pusat perlu segera bertindak.***

KORUPSI BOVEN DIGOEL

(FPD&AK-BD)

Sekretariat :  Anjungan Merauke, Expo – Waena – Kontak Person : +62 81 248 920 869

Press Release

Nomor : 02/III/2011

=================================================

PEMILIHAN UMUM Kepala Daerah  (Pemilukada)  Boven Digoel yang digelar pada tanggal 31 Agustus 2010 dan seharusnya sudah menghasilkan sebuah pemerintahan defenitif pada akhir tahun 2010 ternyata berujung pada sengketa yang berkepanjangan karena proses dan tahapan pesta demokrasi tersebut  dijalankan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Telah terjadi berbagai pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Kepala Daerah, Kode Etik Komisi Pemilihan Umum dan prinsip-prinsip pokok demokrasi dalam setiap tahapan Pemilukada, mulai dari persiapan, proses maupun penetapan hasil perolehan suara. Berbagai pelanggaran ini dilakukan secara sadar dan terencana oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boven Digoel. Ketua KPUD Boven Digoel, Kristianus Guam, S.Sos secara terang-terangan menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi) dan menggunakan Lembaga KPUD Boven Digoel sebagai alat untuk memenangkan pasangan tersebut.

Pelanggaran dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari  pelanggaran Administrasi saat proses pencalonan dan verifikasi bakal calon, tahapan dan proses Pemilukada sampai pada penetapan hasil perolehan suara sah dan rekomendasi yang diberikan kepada DPRD Boven Digoel untuk menindaklanjuti proses Pemilukada ke tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berbagai pelanggaran yang sempat terekam dalam laporan Tim Sukses Pasangan Calon yang merasa dirugikan adalah  berupa penggelembungan dan manipulasi Data Pemilih,  penetapan pasangan calon yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Th. 2008 tentang Pilkada,  Politik Uang &  Barang yang dijalankan secara terbuka, teror dan intimidasi terhadap para Pemilih, Mobilisasi Polisi sebagai Pemilih dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Berbagai pelanggararan tersebut dilakukan oleh KPUD Boven Digoel dalam rangka memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi).  KPUD Boven Digoel sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Boven Digoel  telah bertindak Tidak Independen.

Aktifitas Politik Uang  dilakukan oleh Tim Sukses Yusak Yaluwo atau orang dekatnya di hampir semua distrik di kabupaten Boven Digoel. Contoh kasus : (a) Pada tanggal 28 Agustus 2010, Ester Lambey Yaluwo (Istri Yusak Yaluwo) membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000.000,-  kepada Lima Ketua Buruh di PT. Korindo; (b) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Ester Lambey  Yaluwo  membagi-bagikan sejumlah uang kepada  tiga kepala kampung, yaitu Kepala Kampung Kombai, Kepala Kampung Jair  dan Kepala Kampung Mandobo. Tiga Kepala Kampung itu masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000, (Rupiah Sepuluh Juta); (c) Pada tanggal 30 Agustus 2010, tepat pada malam hari, Ester Lambey Yaluwo memberikan uang kepada tiga tokoh agama dari Gereja Reformasi, GKI dan Islam. masing-masing sebesar Rp. 5.000.000, (Rupiah Lima Juta); (d) Pada tanggal 30 Agustus 2010, seorang Kader Partai Demokrat, yang juga Tokoh Masyarakat Distrik Kouh, Damayo Seharumba,  melakukan penyuapan kepada para petugas PPD dan KPPS Distrik Kouh masing-masing sebesar Rp. 10.000.000, (Rupiah Sepuluh Juta); (e) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Ketua Tim Sukses Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi wilayah Distrik Jair, Albert E. Riwu, membawa uang dalam jumlah besar ke Camp 17/Devisi 05 untuk menyogok masyarakat setempat dan mengajak mereka agar pada saat pemilihan nanti harus mencoblos No.01 (Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi). Karena kedapatan oleh masa pendukung para Kandidat lain, maka mereka melaporkan kepada pihak Kepolisian yang bertugas di Camp 17/Devisi 05. Albert E.Riwu langsung ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian; (f) Pada tanggal 30 Agustus 2010, salah satu Tim Sukses Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi bernama Yakobus Kawap membawa uang dalam jumlah besar ke Devisi 06 untuk menyogok masyarakat setempat, kemudian mengajak mereka agar pada saat pemilihan nanti harus mencoblos No.01 (Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi). Sayang, Yakobus Kawap dikeroyok oleh masyarakat yang anti Politik Uang sehingga babak belur; (g) Pada tanggal 30 Agustus 2010, salah satu Tim Sukses Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi bernama Andreas Andap (mantan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel Periode 2004-2009 dari Partai Sarikat Indonesia) membawa uang yang sudah diisi dalam amplop lalu menyogok Ketua TPS 04 Kampung Sokanggo, Ibu Bernadeta Bunman dengan tujuan agar petugas TPS tersebut dapat mengubah hasil perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2,3 dan 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun, Ibu Bernadeta Bunman dengan tegas menolak uang tersebut dan tidak bersedia terlibat dalam kejahatan ini.

Sedangkan aktifitas Politik Barang yang dilakukan secara terang-terangan, Misalnya :  Pendistribusian Sembako kepada masyarakat mulai dari tanggal 30 Agustus 2010, 31 Agustus 2010, 1 September 2010 dan 2 September 2010, dengan hasutan agar mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Masyarakat yang menerima Kupon dapat mengambil Sembako di Kios milik Pak Ujang yang terletak di Jl. Trans Irian Tanah Merah, Distrik Mandobo.  Mereka yang bertugas mendistribusikan Kupon Sembako adalah Anakletus Magandin, Aloysius Uruluk, R. Rumbino, Maria Banggen, Yulia Magandin dan Pangkrasia Amtop.

Teror juga dilakukan secara permanen, untuk menekan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Misalnya :  (a) Pada tanggal 26 Agustus 2010 dalam kampanye terakhir Yesaya Merasi di Asiki, salah satu pendukung Pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi bernama Anton Omba meneror warga pendatang di Asiki dan sekitarnya bahwa jika mereka tidak memilih Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi maka mereka tidak diperbolehkan lewat di Terminal Prabu Asiki; (b) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Ambatkui David Kateng bertindak selaku ketua PPD memerintahkan kepala-kepala kampungnya untuk menekan masyarakatnya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (c) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Yaniruma, Herman Kabak membagi-bagikan pakaian dinas Kepala kampung kepada para calon kepala kampung dan mengancam mereka  agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga nantinya mereka akan dilantik sebagai kepala kampung (defenitif); (d) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Iniyandit, Marius Batarop mengintimidasi masyarakatnya dengan mengatakan : “Kalau kalian tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka kalian akan diusir keluar dari Rumah Bantuan Pemerintah  (RBP) dan dari kampung ini”; (e) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Sekretaris Kampung Patriot – Distrik Arimop, Paulus Gonggoyap  mengintimidasi masyarakat Kampung Patriot agar harus memilih Pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi. Jika memilih Pasangan Calon lain maka mereka akan diusir keluar dari Kampung Patriot. Dia mengatakan : “Kalau kalian tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka kalian akan keluar dari sini.”; (f) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Iniyandit, Marius Batarop memerintahkan 2 orang anggota Linmas untuk segera membuka pakaian  seragam Linmas  karena dianggap mendukung calon bupati yang lain, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kata Kepala Distrik: “gaji yang kamu  terima adalah uang Yusak Yaluwo, jadi kamu harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.” Peristiwa ini terjadi di Kampung Bunggom; (g) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Kouh, Petrus Atawuwur dan stafnya, para kepala kampung dan aparatnya, RT/RW, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama, menghasut dan menekan masyarakat utuk harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (h) Pada Tanggal 31 Agustus 2010, seorang PNS bernama, Soleman Yaluwo yang bekerja di Kantor Bupati Boven Digoel telah bertindak brutal dengan  mengancam dan mengejar Hans Tumono dengan sebilah parang. Alasannya, karena korban  tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (i) Pada tanggal 31 Agustus 2010, kepala Distrik Manggelum Zadrak Saikembit memaksa dan menekan masyarakatnya dengan tindakan keras, dengan cara  menjaga di tiap-tiap Bilik Suara dan menyaksikan secara langsung agar masyarakat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Tahapan selanjutnya dari proses manipulasi dan berbagai bentuk pelanggaran Pemilukada adalah putusan Pleno perhitungan suara sah terbanyak dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Masa Bakti 2010-2015 pada tanggal  9 September 2010. KPUD Boven Digoel  yang menuai banyak protes dari masyarakat luas maupun dari pasangan calon lain yang merasa dirugikan oleh lembaga ini, tetap melanjutkan proses rekayasa ini dengan dukungan keamanan dari Polres Boven Digoel dan akhirnya meloloskan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Masa Bakti 2010-2015.

Proses dan Tahapan Pemilukada Boven Digoel 2010 yang tidak sesuai peraturan yang berlaku akhirnya digugat oleh Gabungan 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang secara nyata dirugikan oleh KPUD Boven Digoel, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Xaverius T. Songmen, MM – Eksan Heremba), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Simon Siwoya – Drs. Paulinus Wanggimop) dan  Pasangan Nomor Urut 4 (Marselino Yomkondo – Edward C. Haurissa).

Sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 selanjutnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) di Jakarta dan terdaftar pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2010, Pukul 09:15:00 WIB, Nomor Perkara : 172/PHPU.D-VIII/2010, Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010, Pemohon : Drs. Xaverius T. Songmen, MM dan Eksan Heremba, Kuasa Pemohon : Fabianus Binjab S.H. dan Efrem Fangohoy, S.H., dengan Termohon : KPU Kab. Boven Digoel.

Tetapi atas pertimbangan Hukum, Politik dan Ekonomi Pemohon kemudian menarik  gugatannya. Permohonan penarikan gugatan dengan ketiga alasan pokok tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan menyatakan bahwa Perkara Nomor 172/PHPU.D-VIII/2010 Perihal : Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010 ditarik kembali, dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010.

Proses ini menandakan bahwa tidak ada pihak yang dimenangkan maupun dikalahkan oleh MK terkait sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010. Tetapi isu sesat yang membodohi masyarakat telah disebarluaskan oleh Yayasan Malesung seolah-olah MK menolak gugatan  Drs. Xaverius T. Songmen, MM  dan Eksan Heremba sebagai pemohon.  Dengan ditariknya gugatan dari MK maka sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 telah masuk dalam ranah Politik.

Sengketa Pemilukada semakin rumit dan panjang karena pihak-pihak terkait di tingkat Provinsi Papua dan Pusat tidak cepat merenspons persoalan ini.  Terjadi sebuah upaya pembiaran dan penyelesaian sengketa ini yang berbelit-belit, terutama di  KPU Provinsi Papua dan beberapa Biro di Pemerintahan Provinsi Papua. Hal ini dirasakan langsung oleh perwakilan masyarakat Boven Digoel maupun Pasangan Calon yang dirugikan ketika mereka mau menyalurkan aspirasi secara tertulis atau lisan (audiensi).

Proses Pelantikan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi menjadi sebuah persoalan yang sangat rumit karena sekalipun SK Mendagri sudah diterbitkan, namum proses hukum yang dijalani Yusak Yaluwo sudah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara 4,6 Tahun. Yusak Yaluwo sudah melakukan banding dan belum ada keputusan apakah beliau menang banding atau tidak. Tetapi berbagai upaya manipulasi terus dijalankan oleh Yesaya Merasi untuk mendapatkan izin pihak berwenang agar mereka bisa segera dilantik. Ada indikasi kuat, uang rakyat Boven Digoel dimanfaatkan untuk tujuan ini.

Sebuah catatan khusus, bahwa SK Mendagri Nomor : 131.91/792/Tahun 2010 dan Nomor : 132.91/793/Tahun 2010  akan disertai dengan SK Penonaktifan Yusak Yaluwo dari jabatan Bupati karena kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap – sebuah rencana yang tidak disetujui oleh Yusak Yaluwo sendiri. Di sisi lain, kondisi Yusak Yaluwo  dimanfaatkan oleh Yesaya Merasi untuk terus mendesak berbagai pihak terkait agar pelantikan segera dilakukan. Yesaya Merasi, bertentangan dengan kemauan Yusak Yaluwo,  menargetkan posisi Bupati ketika Yusak Yaluwo dinonaktifkan.  Dengan lain perkataan, Yusak Yaluwo tidak mau dilantik, tetapi terus dipaksa oleh Yesaya Merasi untuk dilantik.

Sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 yang berkepanjangan ternyata berakibat langsung terhadap kondisi daerah. Pemerintahan Boven Digoel  tidak berjalan efektif, pelayanan publik boleh dikatakan lumpuh total. Konsekwensinya dirasakan langsung oleh ,masyarakat luas di berbagai sektor, terutama ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Tetapi patut disesalkan, para wakil rakyat di DPRD Boven Digoel dan segenap para pemegang SKPD terus muncul di media massa dan menipu publik  dengan pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan kondisi nyata. Keterpurukan daerah akibat kepemimpinan yang vakum juga dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang mengatasnamakan penderitaan masyarakat dengan memperjuangan agar Boven Digoel dipimpin oleh seorang Kareteker Bupati. Mereka yang memperjuangkannya diketahui hanya mengincar APBD Boven Digoel TA 2011 untuk mempraktekkan dan terus mengabadikan Korupsi di Boven Digoel.

******

PROSES MANIPULASI  dan berbagai bentuk pelanggaran Pemilukada Boven Digoel 2010 yang dilakukan oleh KPUD Boven Digoel ternyata mendapat dukungan dari DPRD Boven Digoel, KPU Provinsi Papua, Gubernur Papua dan Mendagri. Hal ini tidak luput dari permainan kotor kelompok tertentu yang mengatasnamakan Yusak Yaluwo tetapi sebenarnya bermain untuk meloloskan Yesaya Merasi sebagai Bupati Boven Digoel dengan mengeksploitasi isu dan sentimen suku, mendorong perpecahan orang asli Boven Digoel dan memanfaatkan celah hukum dan undang-undang yang berlaku.

Sejak Yusak Yaluwo ditangkap, menjadi tahanan KPK dan menjalani proses hukum Korupsi, kelompok ini selalu mengatasnamakan dirinya, memanfaatkan nama besarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Jaringan yang sangat rapih dipasang mulai dari KPUD Boven Digoel, KPU Provinsi Papua, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan  Provinsi Papua, Lingkaran Eksklusif Gubernur Papua, Dirjen Otonomi Daerah, DPR RI dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2.  Kelompok ini membagi tugas dan peran mereka masing-masing untuk mengganjal setiap upaya Yusak Yaluwo maupun Orang Asli Boven Digoel untuk menjadi Bupati. Berbagai isu tentang kepulangan Yusak Yaluwo selalu ditiup oleh kelompok ini hanya untuk mendapat simpati masyarakat Wambon dalam Pemilukada. Setelah Pemilukada, mereka juga yang selalu menyebarluaskan isu pelantikan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi.

Permainan kotor yang merugikan rakyat asli Boven Digoel ini segera ditepis oleh tokoh-tokoh Tua Pemangku Adat Boven Digoel dari Kubu Yusak Yaluwo, Kubu Songmen dan Kubu Netral. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, mereka menyatakan dukungan kepada Drs. Xaverius T. Songmen, MM – Eksan Heremba sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Masa Bakti 2010-2015. Para Tokoh Tua Pemangku Adat Boven Digoel ini secara tegas menyatakan agar Pemerintahan Boven Digoel yang Defenitif segera dibentuk.

Segera setelah pleno asal-asalan yang hanya ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, proses manipulasi ini diteruskan ke DPRD Boven Digoel. DPRD Boven Digoel yang sejatinya bukan pilihan rakyat setempat (dengan demikian tidak akan pernah memikirkan nasib rakyat), kemudian membuat rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Papua. Gubernur Provinsi Papua kemudian melanjutkan rekomendasi tersebut kepada Mendagri dan selanjutnya Mendagri pada tanggal 8 Oktober 2010 mengeluarkan SK Nomor : 131.91/792/Tahun 2010 dan Nomor : 132.91/793/Tahun 2010 tentang Pengesahan  Yusak Yaluwo, SH, M.Si  dan Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015. SK tersebut hanya berlaku selama 30 hari sejak tanggal ditetapkan, sesuai dengan Undang-Undang RI  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah secara khusus Pasal 109 Ayat (2). Artinya masa berlaku SK tersebut hanya sampai tanggal  8 November 2010.

SK Mendagri tersebut sejatinya bukan untuk kepentingan Yusak Yaluwo karena proses hukum terhadap dirinya telah berkekuatan hukum tetap dan dengan demikian dirinya berhalangan tetap dan akan dinonaktifkan hanya beberapa menit setelah dilantik. Kelompok Yesaya Merasi-lah yang lebih berkepentingan dengan SK tersebut dan berhasil memanfaatkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah secara khusus Pasal 108 Ayat (3) dan Ayat (4).

SK Mendagri yang kadaluarsa tersebut masih terus diperjuangkan agar dipakai sebagai dasar untuk melantik Pasangan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015. Yusak Yaluwo sebagai anak asli Boven Digoel secara tegas tidak mau dilantik. Melalui Kuasa Hukumnya,  dia mengatakan bahwa tidak ada artinya dilantik dan menjadi Bupati hanya beberapa menit kemudian dipecat. Tetapi kelompok Yesaya Merasi tetap bersikeras untuk dilantik dan kondisi ini membuat Yusak Yaluwo mengalami depresi, gangguan jantung dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Pelita Harapan.

KPU Provinsi Papua, sekalipun sudah mengetahui berbagai manipulasi dan pelanggaran Pemilukada Boven Digoel 2010 yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh KPUD Boven Digoel, tetap berpatokan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah secara khusus Pasal 108 Ayat 3 dan Ayat 4. Dalam Surat Nomor : 51/P/SET-KPU/I/2011  Perihal : Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel 2010-2015 sebagai jawaban khusus terhadap Surat Forum Komunikasi Barisan Nusantara Kabupaten Boven Digoel Nomor : 18/FKBN/BD/2011 tertanggal 18 Januari 2011, maupun secara umum terhadap Aspirasi Rakyat Boven Digoel,   KPU Provinsi Papua secara nyata-nyata mendukung proses manipulasi dan rekayasa Pemilukada Boven Digoel 2010.

******

AKHIR DARI sandiwara memalukan ini adalah Pelantikan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi oleh Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH pada tanggal 7 Maret 2011 di Gedung Kementrian Dalam Negeri, Jakarta setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) mengeluarkan ijin 5 jam untuk mengikuti pelantikan. Hal ini bertentangan dengan Surat Ketua Muda Pidana Khusus kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor : 04/KM/Pid.Sus/HK/04/II/2011/182, Perihal : Mohon ijin bagi Sdr. Yusak Yaluwo, SH, M.Si Untuk mengikuti pelantikan,  yang dikeluarkan di Jakarta, 21 Februari 2011. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa : “Mahkamah Agung RI tidak dalam posisi untuk memberikan ijin pelantikan terhadap Sdr. Yusak Yaluwo, SH, M.Si, karena hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya Menteri Dalam Negeri.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia secara nyata terlibat dalam tindakan tidak bermartabat ini dengan menjadikan sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 sebagai lahan bisnis dan kesempatan emas untuk meraup keuntungan dari mereka yang berkepentingan, dalam hal ini Yesaya Merasi. Kepentingan Yesaya Merasi menjadi nyata ketika dia bersama jaringan sukunya berhasil menipu Yusak Yaluwo dan membujuknya dengan berbagai alasan sehingga Yusak Yaluwo  tertipu dan bersedia dilantik. Mereka juga berhasil menipu Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Xaverius T. Songmen, MM dan Eksan Heremba melalui jasa seorang pejabat di Dirjen Otda Kemendagri. Setelah dilantik tanggal 7 Maret 2011, harapan Yusak Yaluwo untuk menjadi Bupati kandas total ketika Mendagri mengumumkan bahwa SK penonaktifan dirinya diusulkan oleh Gubernur Provinsi Papua dan sudah ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2011, dua hari sebelum pelantikan.

Tindakan KPUD Boven Digoel, DPRD Boven Digoel, Gubernur Papua dan Mendagri yang sewenang-wenang dan telah mencoreng wibawa hukum, demokrasi dan hak-hak politik dan sipil Rakyat Boven Digoel di Negara ini akan diselesaikan melalui jalur hukum dimana Drs. Xaverius T. Songmen, MM telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan Tergugat : Menteri Dalam Negeri (Tergugat I), Gubernur Provinsi Papua (Tergugat II), Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel (Tergugat III), Ketua KPUD Boven Digoel (Tergugat IV) dan Yesaya Merasi (selaku Pihak Ketiga), Register Perkara : 05/G/TUN/2011/PTUN.JPR, Kuasa Hukum : LBH Angkatan  Muda Demokrat Indonesia (LBH-AMDI).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Rakyat Papua Boven Digoel yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi & Anti Korupsi Boven Digoel (FPDAK) menyatakan sikap :

1. Menolak SK Mendagri Nomor : 131.91/792/Tahun 2010 dan Nomor : 132.91/793/Tahun 2010 tentang Pengesahan  Yusak Yaluwo, SH, M.Si  dan Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015;
2. Mengutuk  Pelantikan  dan Penonaktifan Terpidana Korupsi  Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Pengangkatan Yesaya Merasi sebagai pelaksana tugas Bupati Boven Digoel oleh  Mendagri dan Gubernur Provinsi Papua tanggal  7 Maret 2011;
3. Mendesak PTUN agar bertindak tegas, obyektif dan jujur sesuai dengan fakta-fakta gugatan Sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 dan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana  demi menjamin kepastian hukum di negara ini dengan menciptakan rasa keadilan bagi Rakyat Boven Digoel dan mengutamakan Hak Kesulungan Orang Asli Boven Digoel;
4. Meminta Ketua PTUN Jayapura untuk tidak menerima  uang suap dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang sedang merampas uang rakyat Boven Digoel  untuk kepentingan penyuapan demi meloloskan diri dari gugatan hukum.

Demikian Press Release ini dibuat untuk menjadi perhatian semua pihak!

Terima Kasih!

Jayapura, 14 Maret  2011

FORUM PEDULI DEMOKRASI & ANTI

KORUPSI BOVEN DIGOEL

Yohanis Yang Yong, SE

Koordinator

_____________

Catatan : Download Materi Press Release Versi PDF di sini.

Sebagai seorang wakil rakyat Boven Digoel, Ketua DPRD dari Partai Demokrat itu seharusnya memberikan informasi yang positif kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan turut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayah mereka dengan baik dan benar. Sebagai mantan Pastor, beliau juga seharusnya mengeluarkan pernyataan yang menjamin kedamaian dan bukan dengan menabur benih konflik. Ia juga seharusnya memberikan pendidikan politik kepada publik yang tidak provokatif.

FPDAK-BD menilai, pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel itu jauh dari tugasnya yang sebenarnya sebagai wakil rakyat dan mitra eksekutif. Pernyataan bahwa roda pemerintahan di Boven Digoel berjalan seperti biasa adalah omong kosong belaka, sebuah penipuan publik yang patut disesalkan. Faktanya, roda pemerintahan dan pelayanan publik di Boven Digoel saat ini lumpuh total.

Ada banyak masalah di Boven Digoel yang luput dari perhatian para wakil rakyat, misalnya : (1) Pembangunan dan pelayanan publik yang terbengkalai dan tidak berjalan normal karena para wakil rakyat dan para pemegang SKPD lebih banyak keluar daerah, bertamasya dan berpesta-pora di kota-kota besar selama berbulan-bulan dengan menggunakan dana pembangunan; (2) Ketua DPRD dan mayoritas anggotanya lebih sibuk mengurus kepentingan Partai Politik dan kepentingan politik kelompok etnis atau kelompok kepentingan tertentu dengan turut terlibat secara aktif dan terbuka memperkeruh sengketa Pilkada Boven Digoel 2010 sehingga penyelesaian proses tersebut berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hukum dan pengakuan terhadap hak kesulungan orang asli Boven Digoel sulit berjalan sesuai harapan semua pihak; (3) Sebagai akibat dari sengketa Pilkada Boven Digoel 2010 yang belum tuntas, maka proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 tidak berjalan. Hal ini berdampak langsung terhadap pembangunan dan aktivitas pemerintahan maupun pelayanan publik di Boven Digoel; (4) Proses perekrutan putra-putri Boven Digoel sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel belum ditangani secara baik dan serius, misalnya : (a) CPNS yang lulus seleksi pada tahun 2008 dan telah mengikuti Prajabatan Tahun 2009 hingga saat ini belum diberikan SK tugas; (b) Hasil seleksi CPNS Tahun 2009 belum diumumkan hasilnya hingga hari ini; (c) Penerimaan CPNS Tahun 2010 di Kabupaten Boven Digoel belum pernah diadakan karena Pemerintah setempat dengan sengaja meniadakan atau menutup program nasional ini.

Menurut hemat FPDAK-BD, bahwa masalah-masalah diatas perlu disikapi bersama secara bijak oleh Gubernur Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Komisi A DPR Papua dan juga oleh Pemerintah Pusat di Jakarta, dalam hal ini Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, DPR RI, Bawaslu dan beberapa Kementrian terkait. Penyelesaian sengketa Pilkada Boven Digoel 2010 hendaknya dilakukan dengan tetap berpatokan pada prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hukum dan pengakuan terhadap hak kesulungan orang asli Boven Digoel.

Sementara itu menyangkut Pasangan Cabup-Cawabup Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi yang dimenangkan oleh KPUD Boven Digoel dengan cara-cara kotor dan penuh dengan pelanggaran semua kode etik yang ada, FPDAK-BD menilai bahwa pasangan tersebut harus digugurkan karena : (1) Yusak Yaluwo tersangkut kasus Korupsi dan apabila dia diloloskan dari jeratan hukum dan dilantik menjadi Bupati dengan alasana apa saja, maka akan merupakan pertanda bahwa negara ini sebenarnya dipimpin oleh kelompok mafia yang tugasnya merampok dana rakyat kemudian bersandiwara di pengadilan untuk mengelabui dan menipu rakyat; (2) Apabila Yusak Yaluwo dilantik dan kemudian dinonaktifkan dari jabatan Bupati sehingga Yesaya Merasi berhasil lolos sebagai Bupati Boven Digoel maka hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak kesulungan orang asli Boven Digoel; (3) Kami secara khusu menilai bahwa kepemimpinan Yesaya Merasi akan dipenuhi dengan Korupsi untuk mengembalikan dana yang telah terkuras untuk membiaya Pilkada dengan cara-cara kotor; (4) Pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi sejak awal telah melanggar berbagai pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Th. 2008 tentang Pilkada. (Misalnya Pasal 53 Ayat 6). Disana ditulis bahwa : “Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (Enam Puluh Hari).” Ketua KPUD Kabupaten Boven Digoel, Kristianus Guam, S.Sos yang juga bertindak sebagai Tim Sukses dan Jurkan untuk Pasangan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi secara sengaja dan sadar membiarkan pelanggaran tersebut.

FPDAK-BD menilai, bahwa Sengketa Pilkada Boven Digoel 2010 adalah masalah Nasional yang perlu dilihat dan disikapi bersama oleh semua pihak yang berkompoten dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikannya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hukum dan pengakuan terhadap hak kesulungan orang asli Boven Digoel.

Jayapura, 11 Januari 2011

Forum Peduli Demokrasi & Anti Korupsi Boven Digoel Jayapura

(FPDAK-BD)

Koordinator,

Yohanis Yang Yong, SE

Penegasan itu disampaikan salah seorang Tokoh Masyarakat (Tomas) Boven Digoel di Merauke, Martinus Torip saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan media cetak dan elektronik, Rabu (10/11).

Menurut dia, dengan adanya SK yang dikeluarkan Mendagri tersebut, secara otomatis Yusak Yaluwo harus didiskualifikasi dan tidak bisa dilantik bersama calonnya untuk memimpin Boven Digoel lima tahun mendatang, meskipun telah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang dalam Pemilukada lalu.

“Pemberhentian Yusak Yaluwo sangat jelas. Karena tersandung kasus korupsi dan secara otomatis tidak bisa dilantik bersama pasangannya,” katanya.

Jika pada proses pentahapan Pemilukada lalu SK sudah diketahui oleh semua orang, tentunya sudah dipastikan bersangkutan akan dijegal. Tetapi karena permainan kotor yang dilakukan oleh KPU dengan menyembunyikan SK tersebut, sehingga proses pentahapan tetap diikuti. Bahkan, KPU meyakinkan Yusak di penjara jika tidak ada masalah soal pemberkasan untuk mengikuti pentahapan Pemilukada.

“Saya mengatakan kepada masyarakat luas di Kabupaten Boven Digoel bahwa KPU telah melakukan suatu penipuan secara terencana dengan menyembunyikan Sk Mendagri. Sekarang, semuanya telah terbukti dan tidak ada istilah untuk Yusak harus dilantik menjadi Bupati Boven Digoel lima tahun mendatang. Apalagi statusnya sudah jelas telah dihukum 4,6 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karena menyalahgunakan keuangan daerah,” tegas Torip dengan suara tinggi.

Ditambahkannya, dengan harus didiskualifikasi Yusak Yaluwo yang telah ditetapkan oleh KPU, secara otomatis, pasangan dengan suara terbanyak kedua yakni Drs. Xaverius Songmen-Drs. Eksan Heremba, harus diakomodir dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel lima tahun mendatang. Tidak perlu untuk dilakukan Pemilukada ulang. Karena masyarakat sudah menjatuhkan pilihan secara tepat. (Sumber : Komisi Kepolisian RI)

Surat tersebut dikirim kepada KPU Kabupaten Boven Digoel, namun, sengaja disembunyikan karena bersamaan dengan proses pentahapan Pemilukada. “Oleh karena ada kekhawatiran Yusak tidak diakomodir,” ujar Tokoh Pemuda Boven Digoel, Nathalis B. Kaket, saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Merauke, Rabu (10/11).

“SK yang dikirim Mendagri, berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah uang negara ‘dicicipi’ Yusak Yaluwo yang mencapai miliaran rupiah, maka Wakil Bupatinya, Marselino Yamkondo, memegang kendali pemerintahan,” katanya.

Ia mengakui jika SK disembunyikan dan tidak diketahui oleh siapapun. “Memang isu yang berkembang jika ada SK Mendagri, namun kita juga belum terlalu percaya. Pasalnya, belum dilihat secara langsung,” ungkapnya.

SK Mendagri tersebut, kata dia, baru terbongkar beberapa waktu lalu sehingga diketahui jika KPU menyembunyikan. “Kami sudah melaporkan dan menyerahkan bukti SK kepada KPU Pusat dan meminta agar Yusak tidak diakomodir meskipun telah dilakukan pleno penetapan beberapa waku lalu,” ucapnya menjelaskan.

Dengan demikian, suara terbanyak berikut atas nama Xaverius Songmen-Eksan Heremba, secara otomatis harus dilantik guna menahkodai Boven Digoel lima tahun mendatang,” pintanya. (Sumber : TabloidJubi.Com)

Hal itu disampaikan Tokoh Masyarakat Boven Digoel, Martinus Torip yang ditemui di Merauke, Selasa (2/11).

“Saya mau katakan secara jujur bahwa masyarakat tidak menginginkan seorang koruptor untuk memimpin Kabupaten Boven Digoel. Suara yang berkembang selama ini adalah hanya permainan oknum-oknum tertentu, setelah ikut menikmati uang negara,” tegas Torip.

Masyarakat, ujar Torip, mengharapkan dan mengidamkan pemimpin yang bersih dan tidak terlibat dalam suatu kasus, apalagi berkaitan dengan korupsi.

“Mau dibawa kemana daerah  tersebut jika pemimpin di Boven Digoel adalah  seorang koruptor. Saya orang asli disana dan mengetahui jika masyarakat menolak Yusak Yaluwo memimpin untuk lima tahun kedepan,” ujarnya.

Menyinggung adanya kemungkinan Yusak akan dilantik meskipun telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, dengan tegas Torip mengatakan, jika sampai dilakukan berarti hukum telah diperjualbelikan.

“Mau dibawa kemana wajah republik  ini jika sampai seorang koruptor harus dilantik,” kritik Penggagas Pemekaran Kabupaten Muyu Mandobo itu. (Sumber : Tabloid Jubi Online).

“Tidak benar. Rekomendasi itu dari DPRD Kabupaten Boven Digoel. Semua sekarang terserah pada Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR. Seharusnya yang bersangkutan (Yusak Yaluwo, red) sudah tidak mungkin dilantik,” demikian informasi akurat dari Pemprov Papua yang diperoleh Tim SOMBA sore tadi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi baru akan mengeluarkan dua SK secara bersamaan setelah ada keputusan hukum tetap dari Pengadilan TIPIKOR, yaitu SK Pengangkatan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015 sekaligus dengan SK Penonaktifan keduanya dari jabatan tersebut apabila ada putusan hukum tetap yang menjadikan Yusak Yaluwo sebagai terpidana.

Terkait persoalan SK, sumber terpercaya lainnya di Pemprov Papua mengatakan sampai saat ini belum ada petunjuk dari Mendagri soal siapa yang akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015 karena proses hukum di Pengadilan TIPIKOR harus dilalui untuk memperjelas status Yusak Yaluwo.

“Setelah ada putusan tetap terhadap Yusak Yaluwo baru akan kelihatan siapa yang akan dilantik, sementara ini hanya isu-isu tidak benar yang disebarluaskan, misalnya soal Kepmendagri, SK Gubernur, rekomendasi Gubernur, dan pokoknya macam-macamlah,” terang sumber tersebut.

Sejak persoalan Pilkada Boven Digoel disengketakan di Mahkamah Konstitusi, berbagai kelompok oportunis terus menggertak Pemerintah Pusat dengan berbagai macam alasan agar pasangan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi segera dilantik.

Berbagai alasan yang dipakai untuk menggertak Pemerintah Pusat diantaranya : “Rakyat sekarang semakin hilang kesabaran”, “Boven Digoel pernah mengalami pergolakan dua kali”, “situasinya sudah semakin rawan”, “Pertumpahan darah yang sangat berpotensi sewaktu-waktu meledak”, dan beberapa alasan lainnya.

Sementara mayoritas rakyat Boven Digoel yang sedang mengikuti proses sengketa Pilkada Boven Digoel 2010 ini hanya berharap agar proses hukum di Pengadilan TIPIKOR bisa tuntas dan Mendagri bisa segera mengeluarkan SK untuk melantik putra terbaik asli Boven Digoel sebagai Bupati.

“Sudah cukup lima tahun kami menderita karena korupsi yang merajalela di Boven Digoel, Pemerintah Provinsi Papua dan Mendagri tolong tunjuk pasangan calon yang bersih supaya kami membangun Boven Digoel tanpa korupsi, kami tidak mau menderita lima tahun berikut lagi,” pinta Yohanes, salah satu tokoh Pemuda Boven Digoel.***

Jayapura

“Berdasarkan  data-data yang kami himpun, ternyata kecurangan dan penghancuran proses Pemilukada Boven Digoel 2010 yang dilakukan oleh KPUD Boven Digoel mendapat dukungan keamanan secara penuh dari Polres Boven Digoel. Hal ini ditandai dengan mobilisasi Polisi sebagai Pemilih dalam Pemilukada demi memenangkan pasangan calon tertentu,” ungkapnya.

Dan hal itu menurutnya dilakukan dengan cara-cara yang jauh dari proses demokrasi. “Proses intimidasi yang mewarnai perhitungan suara maupun pleno hasil perhitungan suara juga melibatkan Polisi secara terang-terangan,” lanjutnya.

Dikatakan bahwa ada kerjasama yang begitu mesra antara  Ketua KPUD Boven Digoel, Kristianus Guam, S.Sos dengan Kapolres Boven Digoel, AKBP Pantas Siregar, SIK. “Ketika mereka bahu-membahu mengorganisir kekuatan Negara untuk menghancurkan proses demokrasi dalam Pemilukada Boven Digoel Tahun 2010 ini membuktikan kepada kita semua bahwa kesadaran dan niat baik rakyat untuk menjalankan proses demokrasi sesuai amanat konstitusi negara ini ternyata dipasung oleh KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel,” ungkapnya lebih lanjut.

Diungkapkannya juga bahwa ada sebuah  penipuan publik yang terjadi ketika pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi dimenangkan oleh KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel dengan cara-cara yang tidak demokratis. “Tetapi dikampanyekan oleh sebuat Lembaga Survey sebagai konsekwensi demokrasi.  Konsultan Citra Indonesia (KCI)-LSI Grup, Barkah Pattimahu, membantu menyembunyikan kebobrokan kinerja KPUD Boven Digoel,” ungkapnya lagi.

FORPA-BD menilai,  pernyataan Barkah Pattimahu tersebut merupakan pembodohan publik, sekaligus merupakan pembenaran terhadap penghancuran proses Pemilukada Boven Digoel 2010 oleh  KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel. “Sesungguhnya pernyataan Barkah Pattimahu sangat memalukan karena publik sedang mengikuti proses manipulasi Pemilukada Boven Digoel 2010 dengan cermat,” tandasnya.

Karena itu, selain menuntut pencopotan Kapolres, FORPA-BD juga menuntut KPU Provinsi segera menonaktifkan Ketua KPUD Boven Digoel, Kristianus Guam, S.Sos.

FORPA-BD juga menuntut Gubernur Papua untuk lebih memperhatikan hak-hak demokrasi dan politik rakyat Boven Digoel dengan cara membantu menyelesaikan sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 secara arif dan bijaksana.

Juga meminta kepada  Rakyat Boven Digoel untuk tidak mudah terpecah-belah dengan isu-isu yang menyesatkan yang disebarluaskan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memecah-belah mereka dan menarik manfaat ekonomi, politik dan sosial di Boven Digoel. (Sumber : Harian Umum Bintang Papua, Edisi Cetak, Jumat, 22 Oktober 2010, Hal. 13)