Bupati Boven Digoel 2010-2015 dari Sipil atau Militer?

Beberapa hari lalu, Tim SOMBA mendapati satu isu pembusukan yang dihembuskan oleh lawan-lawan politik SOMBA, terkait kepemimpinan Boven Digoel ke depan. Mereka menyebarluaskan sebuah kampanye hitam yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut : “Boven Digoel ini kabupaten perbatasan dengan Papua Nugini jadi Bupati besok harus dari kalangan Militer, jangan dari kalangan sipil seperti Songmen”.

Intinya bahwa, orang yang melakukan kampanye hitam ini bertujuan untuk meyakinkan publik agar tidak memilih Calon yang berlatarbelakang sipil, terutama pasangan SOMBA karena dianggap akan lemah dalam memimpin Boven Digoel.

Kampanye hitam tersebut, harus diakui, telah membuat banyak orang, terutama masyarakat kita di kampung-kampung menjadi bingung karena bagi mereka, ada trauma yang mendalam sebagai akibat dari gejolak keamanan, misalnya kasus pengungsian di awal dekade 1980-an yang banyak menimbulkan korban nyawa dan  harta benda.

Gejolak tersebut membuat masyarakat kita kehilangan  harapan untuk meraih masa depan karena mata rantai kemajuan Boven Digoel yang sedang gencar digalakkan sejak tahun 1930-an, tiba-tiba putus dan berhasil menjerumuskan masyarakat kita kedalam keterpurukan.

Terhadap pembusukan ini,  Tim SOMBA merasa perlu untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan yang diharapkan bisa menjadi bahan untuk melihat persoalan ini secara bijak.

Pertama, bahwa Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015 tidak mutlak harus berasal dari Sipil atau sebaliknya dari Militer. Intinya adalah, bahwa rasa trauma masyarakat terhadap kejadian-kejadian masa lampau perlu dijadikan pelajaran untuk tidak terus membuat mereka hidup dalam ketakutan, takut berpikir, kehilangan inisiatif dan prakarsa.

Kedua, kita perlu membagi dan menempatkan pihak Sipil dan Militer pada porsinya yang sebenarnya, bahwa Tugas Sipil adalah menjalankan dan mengelola roda pemerintahan sedangkan tugas militer adalah menjadi pagar atau pelindung, karena militer adalah satu-satunya komponen bangsa yang diberi senjata oleh rakyat untuk menjaga dan melindungi rakyat.

Ketiga, kita perlu memperhitungkan niat baik saudara-saudara kita di Papua Nugini yang saat ini masih berstatus pengungsi. Ada banyak informasi lisan maupun tertulis dari mereka, bahwa mereka mau supaya Boven Digoel tidak dipimpin oleh militer, agar mereka bisa kembali dan membangun kampung halaman mereka yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun.

Tiga point  yang disebutkan diatas, dapat kita peras dan mendapatkan intinya, bahwa : (a) ada trauma masa lalu di masyarakat terhadap militer; (b) pembagian peran sipil dan militer yang harus jelas dan tegas; (c) niat baik para pengungsi untuk kembali ke kampung halaman.

Soal trauma masyarakat atas kejadian-kejadiam masa lalu, saat ini pihak TNI dan Polri sudah banyak melakukan perubahan dalam pendekatan mereka terhadap pengamanan wilayah perbatasan. Hal ini patut kita beri apresiasi karena masyarakat kita sepanjang garis perbatasan, saat ini bisa merasakan kehidupan yang aman, tanpa intimidasi, sekalipun rasa aman mereka belum terpenuhi seratus persen. Hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melakukan dialog, kontrol media dan penguatan-penguatan demokrasi di tingkat kampung.

Tentang tugas sipil dan militer yang harus dipisahkan sebenarnya telah menjadi agenda besar di Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk : (a) tidak mencampuradukan asumsi-asumsi militer dalam lapangan sipil atau sebaliknya; (b) memberi penguatan kepada sipil sebagai pengelola kehidupan berbangsa dan bernegara; (c) memberi posisi yang tegas kepada pihak militer untuk tetap bersikap netral dalam percaturan politik sekaligus menjaga kualitas mereka sebagai alat pertahanan negara.

Satu hal pokok yang perlu menjadi catatan bagi kita semua adalah, bahwa pertahanan negara, terutama di wilayah perbatasan, adalah merupakan tanggungjawab tentara atau militer, tetapi tidak harus dengan cara menguasai posisi sipil, karena Tentara dan Polisi kita mempunyai struktur teritorial tersendiri. Jayalah SOMBA, Jayalah Boven Digoel, Jayalah TNI-Polri! | Download File Versi PDF |

Pos ini dipublikasikan di Klarifikasi dan tag , , , , , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Bupati Boven Digoel 2010-2015 dari Sipil atau Militer?

  1. Manusia seperti Bapak Songmen itu memiliki moralitas manusia yang dapat menghargai manusia lain,tetapi kepemimpin berjalan kemarin tidak memiliki nilai-nilai moralitas sebagai manusia,melainkan memiliki moralitas napsu kekuasaan tinggi di dalam isi kepala mereka.Akibat dari kepemimpinan gaya militer ini membuat kami tidak memiliki ruang dialok!!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s