Press Release FPD&AK-BD Sikapi Sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 di PTUN Jayapura

FORUM PEDULI DEMOKRASI & ANTI

KORUPSI BOVEN DIGOEL

(FPD&AK-BD)

Sekretariat Anjungan Merauke, Expo – Waena – Kontak Person : +62 81 248 920 869

Press Release

Nomor : 02/III/2011

=================================================

PEMILIHAN UMUM Kepala Daerah  (Pemilukada)  Boven Digoel yang digelar pada tanggal 31 Agustus 2010 dan seharusnya sudah menghasilkan sebuah pemerintahan defenitif pada akhir tahun 2010 ternyata berujung pada sengketa yang berkepanjangan karena proses dan tahapan pesta demokrasi tersebut  dijalankan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Telah terjadi berbagai pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Kepala Daerah, Kode Etik Komisi Pemilihan Umum dan prinsip-prinsip pokok demokrasi dalam setiap tahapan Pemilukada, mulai dari persiapan, proses maupun penetapan hasil perolehan suara. Berbagai pelanggaran ini dilakukan secara sadar dan terencana oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boven Digoel. Ketua KPUD Boven Digoel, Kristianus Guam, S.Sos secara terang-terangan menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi) dan menggunakan Lembaga KPUD Boven Digoel sebagai alat untuk memenangkan pasangan tersebut.

Pelanggaran dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari  pelanggaran Administrasi saat proses pencalonan dan verifikasi bakal calon, tahapan dan proses Pemilukada sampai pada penetapan hasil perolehan suara sah dan rekomendasi yang diberikan kepada DPRD Boven Digoel untuk menindaklanjuti proses Pemilukada ke tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berbagai pelanggaran yang sempat terekam dalam laporan Tim Sukses Pasangan Calon yang merasa dirugikan adalah  berupa penggelembungan dan manipulasi Data Pemilih,  penetapan pasangan calon yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Th. 2008 tentang Pilkada,  Politik Uang &  Barang yang dijalankan secara terbuka, teror dan intimidasi terhadap para Pemilih, Mobilisasi Polisi sebagai Pemilih dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Berbagai pelanggararan tersebut dilakukan oleh KPUD Boven Digoel dalam rangka memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi).  KPUD Boven Digoel sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Boven Digoel  telah bertindak Tidak Independen.

Aktifitas Politik Uang  dilakukan oleh Tim Sukses Yusak Yaluwo atau orang dekatnya di hampir semua distrik di kabupaten Boven Digoel. Contoh kasus : (a) Pada tanggal 28 Agustus 2010, Ester Lambey Yaluwo (Istri Yusak Yaluwo) membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000.000,-  kepada Lima Ketua Buruh di PT. Korindo; (b) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Ester Lambey  Yaluwo  membagi-bagikan sejumlah uang kepada  tiga kepala kampung, yaitu Kepala Kampung Kombai, Kepala Kampung Jair  dan Kepala Kampung Mandobo. Tiga Kepala Kampung itu masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000, (Rupiah Sepuluh Juta); (c) Pada tanggal 30 Agustus 2010, tepat pada malam hari, Ester Lambey Yaluwo memberikan uang kepada tiga tokoh agama dari Gereja Reformasi, GKI dan Islam. masing-masing sebesar Rp. 5.000.000, (Rupiah Lima Juta); (d) Pada tanggal 30 Agustus 2010, seorang Kader Partai Demokrat, yang juga Tokoh Masyarakat Distrik Kouh, Damayo Seharumba,  melakukan penyuapan kepada para petugas PPD dan KPPS Distrik Kouh masing-masing sebesar Rp. 10.000.000, (Rupiah Sepuluh Juta); (e) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Ketua Tim Sukses Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi wilayah Distrik Jair, Albert E. Riwu, membawa uang dalam jumlah besar ke Camp 17/Devisi 05 untuk menyogok masyarakat setempat dan mengajak mereka agar pada saat pemilihan nanti harus mencoblos No.01 (Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi). Karena kedapatan oleh masa pendukung para Kandidat lain, maka mereka melaporkan kepada pihak Kepolisian yang bertugas di Camp 17/Devisi 05. Albert E.Riwu langsung ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian; (f) Pada tanggal 30 Agustus 2010, salah satu Tim Sukses Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi bernama Yakobus Kawap membawa uang dalam jumlah besar ke Devisi 06 untuk menyogok masyarakat setempat, kemudian mengajak mereka agar pada saat pemilihan nanti harus mencoblos No.01 (Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi). Sayang, Yakobus Kawap dikeroyok oleh masyarakat yang anti Politik Uang sehingga babak belur; (g) Pada tanggal 30 Agustus 2010, salah satu Tim Sukses Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi bernama Andreas Andap (mantan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel Periode 2004-2009 dari Partai Sarikat Indonesia) membawa uang yang sudah diisi dalam amplop lalu menyogok Ketua TPS 04 Kampung Sokanggo, Ibu Bernadeta Bunman dengan tujuan agar petugas TPS tersebut dapat mengubah hasil perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2,3 dan 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun, Ibu Bernadeta Bunman dengan tegas menolak uang tersebut dan tidak bersedia terlibat dalam kejahatan ini.

Sedangkan aktifitas Politik Barang yang dilakukan secara terang-terangan, Misalnya :  Pendistribusian Sembako kepada masyarakat mulai dari tanggal 30 Agustus 2010, 31 Agustus 2010, 1 September 2010 dan 2 September 2010, dengan hasutan agar mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Masyarakat yang menerima Kupon dapat mengambil Sembako di Kios milik Pak Ujang yang terletak di Jl. Trans Irian Tanah Merah, Distrik Mandobo.  Mereka yang bertugas mendistribusikan Kupon Sembako adalah Anakletus Magandin, Aloysius Uruluk, R. Rumbino, Maria Banggen, Yulia Magandin dan Pangkrasia Amtop.

Teror juga dilakukan secara permanen, untuk menekan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Misalnya :  (a) Pada tanggal 26 Agustus 2010 dalam kampanye terakhir Yesaya Merasi di Asiki, salah satu pendukung Pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi bernama Anton Omba meneror warga pendatang di Asiki dan sekitarnya bahwa jika mereka tidak memilih Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi maka mereka tidak diperbolehkan lewat di Terminal Prabu Asiki; (b) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Ambatkui David Kateng bertindak selaku ketua PPD memerintahkan kepala-kepala kampungnya untuk menekan masyarakatnya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (c) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Yaniruma, Herman Kabak membagi-bagikan pakaian dinas Kepala kampung kepada para calon kepala kampung dan mengancam mereka  agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga nantinya mereka akan dilantik sebagai kepala kampung (defenitif); (d) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Iniyandit, Marius Batarop mengintimidasi masyarakatnya dengan mengatakan : “Kalau kalian tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka kalian akan diusir keluar dari Rumah Bantuan Pemerintah  (RBP) dan dari kampung ini”; (e) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Sekretaris Kampung Patriot – Distrik Arimop, Paulus Gonggoyap  mengintimidasi masyarakat Kampung Patriot agar harus memilih Pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi. Jika memilih Pasangan Calon lain maka mereka akan diusir keluar dari Kampung Patriot. Dia mengatakan : “Kalau kalian tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka kalian akan keluar dari sini.”; (f) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Iniyandit, Marius Batarop memerintahkan 2 orang anggota Linmas untuk segera membuka pakaian  seragam Linmas  karena dianggap mendukung calon bupati yang lain, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kata Kepala Distrik: “gaji yang kamu  terima adalah uang Yusak Yaluwo, jadi kamu harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.” Peristiwa ini terjadi di Kampung Bunggom; (g) Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kepala Distrik Kouh, Petrus Atawuwur dan stafnya, para kepala kampung dan aparatnya, RT/RW, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama, menghasut dan menekan masyarakat utuk harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (h) Pada Tanggal 31 Agustus 2010, seorang PNS bernama, Soleman Yaluwo yang bekerja di Kantor Bupati Boven Digoel telah bertindak brutal dengan  mengancam dan mengejar Hans Tumono dengan sebilah parang. Alasannya, karena korban  tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (i) Pada tanggal 31 Agustus 2010, kepala Distrik Manggelum Zadrak Saikembit memaksa dan menekan masyarakatnya dengan tindakan keras, dengan cara  menjaga di tiap-tiap Bilik Suara dan menyaksikan secara langsung agar masyarakat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Tahapan selanjutnya dari proses manipulasi dan berbagai bentuk pelanggaran Pemilukada adalah putusan Pleno perhitungan suara sah terbanyak dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Masa Bakti 2010-2015 pada tanggal  9 September 2010. KPUD Boven Digoel  yang menuai banyak protes dari masyarakat luas maupun dari pasangan calon lain yang merasa dirugikan oleh lembaga ini, tetap melanjutkan proses rekayasa ini dengan dukungan keamanan dari Polres Boven Digoel dan akhirnya meloloskan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Masa Bakti 2010-2015.

Proses dan Tahapan Pemilukada Boven Digoel 2010 yang tidak sesuai peraturan yang berlaku akhirnya digugat oleh Gabungan 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang secara nyata dirugikan oleh KPUD Boven Digoel, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Xaverius T. Songmen, MM – Eksan Heremba), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Simon Siwoya – Drs. Paulinus Wanggimop) dan  Pasangan Nomor Urut 4 (Marselino Yomkondo – Edward C. Haurissa).

Sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 selanjutnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) di Jakarta dan terdaftar pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2010, Pukul 09:15:00 WIB, Nomor Perkara : 172/PHPU.D-VIII/2010, Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010, Pemohon : Drs. Xaverius T. Songmen, MM dan Eksan Heremba, Kuasa Pemohon : Fabianus Binjab S.H. dan Efrem Fangohoy, S.H., dengan Termohon : KPU Kab. Boven Digoel.

Tetapi atas pertimbangan Hukum, Politik dan Ekonomi Pemohon kemudian menarik  gugatannya. Permohonan penarikan gugatan dengan ketiga alasan pokok tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan menyatakan bahwa Perkara Nomor 172/PHPU.D-VIII/2010 Perihal : Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010 ditarik kembali, dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010.

Proses ini menandakan bahwa tidak ada pihak yang dimenangkan maupun dikalahkan oleh MK terkait sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010. Tetapi isu sesat yang membodohi masyarakat telah disebarluaskan oleh Yayasan Malesung seolah-olah MK menolak gugatan  Drs. Xaverius T. Songmen, MM  dan Eksan Heremba sebagai pemohon.  Dengan ditariknya gugatan dari MK maka sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 telah masuk dalam ranah Politik.

Sengketa Pemilukada semakin rumit dan panjang karena pihak-pihak terkait di tingkat Provinsi Papua dan Pusat tidak cepat merenspons persoalan ini.  Terjadi sebuah upaya pembiaran dan penyelesaian sengketa ini yang berbelit-belit, terutama di  KPU Provinsi Papua dan beberapa Biro di Pemerintahan Provinsi Papua. Hal ini dirasakan langsung oleh perwakilan masyarakat Boven Digoel maupun Pasangan Calon yang dirugikan ketika mereka mau menyalurkan aspirasi secara tertulis atau lisan (audiensi).

Proses Pelantikan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi menjadi sebuah persoalan yang sangat rumit karena sekalipun SK Mendagri sudah diterbitkan, namum proses hukum yang dijalani Yusak Yaluwo sudah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara 4,6 Tahun. Yusak Yaluwo sudah melakukan banding dan belum ada keputusan apakah beliau menang banding atau tidak. Tetapi berbagai upaya manipulasi terus dijalankan oleh Yesaya Merasi untuk mendapatkan izin pihak berwenang agar mereka bisa segera dilantik. Ada indikasi kuat, uang rakyat Boven Digoel dimanfaatkan untuk tujuan ini.

Sebuah catatan khusus, bahwa SK Mendagri Nomor : 131.91/792/Tahun 2010 dan Nomor : 132.91/793/Tahun 2010  akan disertai dengan SK Penonaktifan Yusak Yaluwo dari jabatan Bupati karena kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap – sebuah rencana yang tidak disetujui oleh Yusak Yaluwo sendiri. Di sisi lain, kondisi Yusak Yaluwo  dimanfaatkan oleh Yesaya Merasi untuk terus mendesak berbagai pihak terkait agar pelantikan segera dilakukan. Yesaya Merasi, bertentangan dengan kemauan Yusak Yaluwo,  menargetkan posisi Bupati ketika Yusak Yaluwo dinonaktifkan.  Dengan lain perkataan, Yusak Yaluwo tidak mau dilantik, tetapi terus dipaksa oleh Yesaya Merasi untuk dilantik.

Sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 yang berkepanjangan ternyata berakibat langsung terhadap kondisi daerah. Pemerintahan Boven Digoel  tidak berjalan efektif, pelayanan publik boleh dikatakan lumpuh total. Konsekwensinya dirasakan langsung oleh ,masyarakat luas di berbagai sektor, terutama ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Tetapi patut disesalkan, para wakil rakyat di DPRD Boven Digoel dan segenap para pemegang SKPD terus muncul di media massa dan menipu publik  dengan pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan kondisi nyata. Keterpurukan daerah akibat kepemimpinan yang vakum juga dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang mengatasnamakan penderitaan masyarakat dengan memperjuangan agar Boven Digoel dipimpin oleh seorang Kareteker Bupati. Mereka yang memperjuangkannya diketahui hanya mengincar APBD Boven Digoel TA 2011 untuk mempraktekkan dan terus mengabadikan Korupsi di Boven Digoel.

******

PROSES MANIPULASI  dan berbagai bentuk pelanggaran Pemilukada Boven Digoel 2010 yang dilakukan oleh KPUD Boven Digoel ternyata mendapat dukungan dari DPRD Boven Digoel, KPU Provinsi Papua, Gubernur Papua dan Mendagri. Hal ini tidak luput dari permainan kotor kelompok tertentu yang mengatasnamakan Yusak Yaluwo tetapi sebenarnya bermain untuk meloloskan Yesaya Merasi sebagai Bupati Boven Digoel dengan mengeksploitasi isu dan sentimen suku, mendorong perpecahan orang asli Boven Digoel dan memanfaatkan celah hukum dan undang-undang yang berlaku.

Sejak Yusak Yaluwo ditangkap, menjadi tahanan KPK dan menjalani proses hukum Korupsi, kelompok ini selalu mengatasnamakan dirinya, memanfaatkan nama besarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Jaringan yang sangat rapih dipasang mulai dari KPUD Boven Digoel, KPU Provinsi Papua, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan  Provinsi Papua, Lingkaran Eksklusif Gubernur Papua, Dirjen Otonomi Daerah, DPR RI dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2.  Kelompok ini membagi tugas dan peran mereka masing-masing untuk mengganjal setiap upaya Yusak Yaluwo maupun Orang Asli Boven Digoel untuk menjadi Bupati. Berbagai isu tentang kepulangan Yusak Yaluwo selalu ditiup oleh kelompok ini hanya untuk mendapat simpati masyarakat Wambon dalam Pemilukada. Setelah Pemilukada, mereka juga yang selalu menyebarluaskan isu pelantikan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi.

Permainan kotor yang merugikan rakyat asli Boven Digoel ini segera ditepis oleh tokoh-tokoh Tua Pemangku Adat Boven Digoel dari Kubu Yusak Yaluwo, Kubu Songmen dan Kubu Netral. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, mereka menyatakan dukungan kepada Drs. Xaverius T. Songmen, MM – Eksan Heremba sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Masa Bakti 2010-2015. Para Tokoh Tua Pemangku Adat Boven Digoel ini secara tegas menyatakan agar Pemerintahan Boven Digoel yang Defenitif segera dibentuk.

Segera setelah pleno asal-asalan yang hanya ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, proses manipulasi ini diteruskan ke DPRD Boven Digoel. DPRD Boven Digoel yang sejatinya bukan pilihan rakyat setempat (dengan demikian tidak akan pernah memikirkan nasib rakyat), kemudian membuat rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Papua. Gubernur Provinsi Papua kemudian melanjutkan rekomendasi tersebut kepada Mendagri dan selanjutnya Mendagri pada tanggal 8 Oktober 2010 mengeluarkan SK Nomor : 131.91/792/Tahun 2010 dan Nomor : 132.91/793/Tahun 2010 tentang Pengesahan  Yusak Yaluwo, SH, M.Si  dan Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015. SK tersebut hanya berlaku selama 30 hari sejak tanggal ditetapkan, sesuai dengan Undang-Undang RI  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah secara khusus Pasal 109 Ayat (2). Artinya masa berlaku SK tersebut hanya sampai tanggal  8 November 2010.

SK Mendagri tersebut sejatinya bukan untuk kepentingan Yusak Yaluwo karena proses hukum terhadap dirinya telah berkekuatan hukum tetap dan dengan demikian dirinya berhalangan tetap dan akan dinonaktifkan hanya beberapa menit setelah dilantik. Kelompok Yesaya Merasi-lah yang lebih berkepentingan dengan SK tersebut dan berhasil memanfaatkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah secara khusus Pasal 108 Ayat (3) dan Ayat (4).

SK Mendagri yang kadaluarsa tersebut masih terus diperjuangkan agar dipakai sebagai dasar untuk melantik Pasangan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015. Yusak Yaluwo sebagai anak asli Boven Digoel secara tegas tidak mau dilantik. Melalui Kuasa Hukumnya,  dia mengatakan bahwa tidak ada artinya dilantik dan menjadi Bupati hanya beberapa menit kemudian dipecat. Tetapi kelompok Yesaya Merasi tetap bersikeras untuk dilantik dan kondisi ini membuat Yusak Yaluwo mengalami depresi, gangguan jantung dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Pelita Harapan.

KPU Provinsi Papua, sekalipun sudah mengetahui berbagai manipulasi dan pelanggaran Pemilukada Boven Digoel 2010 yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh KPUD Boven Digoel, tetap berpatokan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah secara khusus Pasal 108 Ayat 3 dan Ayat 4. Dalam Surat Nomor : 51/P/SET-KPU/I/2011  Perihal : Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel 2010-2015 sebagai jawaban khusus terhadap Surat Forum Komunikasi Barisan Nusantara Kabupaten Boven Digoel Nomor : 18/FKBN/BD/2011 tertanggal 18 Januari 2011, maupun secara umum terhadap Aspirasi Rakyat Boven Digoel,   KPU Provinsi Papua secara nyata-nyata mendukung proses manipulasi dan rekayasa Pemilukada Boven Digoel 2010.

******

AKHIR DARI sandiwara memalukan ini adalah Pelantikan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi oleh Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH pada tanggal 7 Maret 2011 di Gedung Kementrian Dalam Negeri, Jakarta setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) mengeluarkan ijin 5 jam untuk mengikuti pelantikan. Hal ini bertentangan dengan Surat Ketua Muda Pidana Khusus kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor : 04/KM/Pid.Sus/HK/04/II/2011/182, Perihal : Mohon ijin bagi Sdr. Yusak Yaluwo, SH, M.Si Untuk mengikuti pelantikan,  yang dikeluarkan di Jakarta, 21 Februari 2011. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa : “Mahkamah Agung RI tidak dalam posisi untuk memberikan ijin pelantikan terhadap Sdr. Yusak Yaluwo, SH, M.Si, karena hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya Menteri Dalam Negeri.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia secara nyata terlibat dalam tindakan tidak bermartabat ini dengan menjadikan sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 sebagai lahan bisnis dan kesempatan emas untuk meraup keuntungan dari mereka yang berkepentingan, dalam hal ini Yesaya Merasi. Kepentingan Yesaya Merasi menjadi nyata ketika dia bersama jaringan sukunya berhasil menipu Yusak Yaluwo dan membujuknya dengan berbagai alasan sehingga Yusak Yaluwo  tertipu dan bersedia dilantik. Mereka juga berhasil menipu Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Xaverius T. Songmen, MM dan Eksan Heremba melalui jasa seorang pejabat di Dirjen Otda Kemendagri. Setelah dilantik tanggal 7 Maret 2011, harapan Yusak Yaluwo untuk menjadi Bupati kandas total ketika Mendagri mengumumkan bahwa SK penonaktifan dirinya diusulkan oleh Gubernur Provinsi Papua dan sudah ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2011, dua hari sebelum pelantikan.

Tindakan KPUD Boven Digoel, DPRD Boven Digoel, Gubernur Papua dan Mendagri yang sewenang-wenang dan telah mencoreng wibawa hukum, demokrasi dan hak-hak politik dan sipil Rakyat Boven Digoel di Negara ini akan diselesaikan melalui jalur hukum dimana Drs. Xaverius T. Songmen, MM telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan Tergugat : Menteri Dalam Negeri (Tergugat I), Gubernur Provinsi Papua (Tergugat II), Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel (Tergugat III), Ketua KPUD Boven Digoel (Tergugat IV) dan Yesaya Merasi (selaku Pihak Ketiga), Register Perkara : 05/G/TUN/2011/PTUN.JPR, Kuasa Hukum : LBH Angkatan  Muda Demokrat Indonesia (LBH-AMDI).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Rakyat Papua Boven Digoel yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi & Anti Korupsi Boven Digoel (FPDAK) menyatakan sikap :

  1. Menolak SK Mendagri Nomor : 131.91/792/Tahun 2010 dan Nomor : 132.91/793/Tahun 2010 tentang Pengesahan  Yusak Yaluwo, SH, M.Si  dan Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2010-2015;
  2. Mengutuk  Pelantikan  dan Penonaktifan Terpidana Korupsi  Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Pengangkatan Yesaya Merasi sebagai pelaksana tugas Bupati Boven Digoel oleh  Mendagri dan Gubernur Provinsi Papua tanggal  7 Maret 2011;
  3. Mendesak PTUN agar bertindak tegas, obyektif dan jujur sesuai dengan fakta-fakta gugatan Sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 dan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana  demi menjamin kepastian hukum di negara ini dengan menciptakan rasa keadilan bagi Rakyat Boven Digoel dan mengutamakan Hak Kesulungan Orang Asli Boven Digoel;
  4. Meminta Ketua PTUN Jayapura untuk tidak menerima  uang suap dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang sedang merampas uang rakyat Boven Digoel  untuk kepentingan penyuapan demi meloloskan diri dari gugatan hukum.

Demikian Press Release ini dibuat untuk menjadi perhatian semua pihak!

Terima Kasih!

Jayapura, 14 Maret  2011

FORUM PEDULI DEMOKRASI & ANTI

KORUPSI BOVEN DIGOEL

 

Yohanis Yang Yong, SE

Koordinator

_____________

Catatan : Download Materi Press Release Versi PDF di sini.

Pos ini dipublikasikan di Laporan Pilkada dan tag , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s