Konflik Membayang di Boven Digoel

Majalah Monitor Edisi 21, 1 April 20111

Bagai tak putus dirundung malang. Berpuluh tahun terbelakang, Kabupaten Boven Digoel kini seperti anak terlantar.

Berada di perbatasan wilayah Republik Indonesia-Papua Nugini, sejak Pemilihan Umum Kepala Daerah 2010 lalu, Boven Digoel seperti tak memiliki pemimpin. Yusak Yaluwo, bupati terpilih, dinonaktifkan dari jabatan prestisiusnya itu, hanya sehari setelah Yusak Yaluwo dan Yesaya Merasi pasangannya, dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Yusak dilantik Senin siang 7 Maret 2011 di Kantor Kementrian Dalam Negeri, Jakarta. Malam harinya, prosedur penonaktifan Yusak diteken Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Ketentuan berupa pasan 126 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005, Kepala Daerah yang didakwa kasus, salah satunya tindak pidana korupsi, diberhentikan sementara tanpa melalui usulan dari DPRD.

“Surat penonaktifan sudah selesai diurus pukul 19.00 tadi malam. Diteken langsung oleh Pak Gamawan dan juga sudah diambil oleh perwakilan dari Papua,” kata Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Selasa pagi 8 Maret 2011.

Pertengahan November 2010, Yusak divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yusak dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi penyelewengan dana APBD Kabupaten Boven Digoel.

Selain hukuman badan, Yusak diharuskan membayar uang denda sebesar Rp. 200 Juta subsider 6 bulan kurungan. Yusak juga dikenakan uang pengganti yang jumlahnya cukup fantastis, senilai Rp. 45,7 miliar. Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Yusak belum juga sanggup melunasi tunggakannya, hukumannya akan ditambah 2 tahun.

Hukuman ini lebih rendah 6 bulan dibanding tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut Yusak selama 5 tahun penjara karena dianggap merugikan negara Rp. 66,7 miliar.

Yusak melanggar pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Korupsi. Atas putusan terhadap dirinya, Yusak Yaluwo mengajukan banding.

Membangun Kota

Saat membacakan nota pembelaan diri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jalan Rasuna Said Jakarta, Selasa 26 Oktober 2010, Yusak Yaluwo mengklaim uang yang diselewengkannya dari dana APBD dipergunakan untuk membangun kota yang dipimpinnya.

“Dengan luas wilayah lebih dari 27 ribu kilometer persegi, tingkat kesejahteraan di Boven Digoel sangat rendah. Bahkan angka kematian baik sakit atau gagal melahirkan lebih tinggi ketimbang yang selamat,” kata Yusak ketika itu.

Daerah Perbatasan

Kabupaten Boven Digoel beribukota Tanah Merah. Wilayah timur daerah ini berbatasan dengan Papua Nugini. Kata Boven berasal dari Bahasa Belanda, berarti atas.

Boven Digoel terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke. Tahun 2005, jumlah penduduk di kabupaten baru itu berjumlah 43.840 orang.

Karena bupati terpilih dinonaktifkan, kini Boven Digoel dipimpin Yesaya Merasi sebagai pelaksana tugas harian bupati. Pasangan Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah boven Digoel tahun 2010 lalu.

Kemenangan ini tidak diakui Lembaga Bantuan Hukum Angkatan Muda Demokrat Indonesia (LBH-AMDI). Menurut lembaga ini Pemilukada Boven Digoel tahun 2010 tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sejak tahapan hingga pleno. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boven Digoel dituding tidak independen karena berpihak kepada pasangan nomor urut 1 Yusak Yaluwo – Yesaya Merasi. Karena itu LBH-AMDI menyatakan, hasil Pemilukada Boven Digoel cacat hukum.

Sikap yang sama diperlihatkan Panitia Pengawas Daerah Boven Digoel dengan menandatangani pernyataan sikap yang menyatakan, pelaksanaan Pemilukada sejak tahapan hingga pleno penentuan hasil tidak sesuai dengan aturan. Karena itu Panwas menolak dengan tegas hasil pleno yang diselenggarakan KPUD setempat.

Kini LBH-AMDI sedang melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk menggugat KPUD Boven Digoel.

Tak Ada Pemimpin

Setahun sudah Boven Digoel tak memiliki pemimpin pilihan. Yusak Yaluwo masih menghuni rumah tahanan sambil menunggu proses banding. Jika hasil banding tidak memuaskannya, tidak tertutup kemungkinan proses hukum terus berlanjut hingga ke upaya Peninjauan Kembali (PK).

Butuh berapa lama lagi hingga keputusan hukum dapat memastikan keberlangsungan pembangunan di Boven Digoel? Padahal sejak terjadi kekosongan pemimpin, pembangunan di kabupaten yang berbatasan dengan Papua Nugini tersebut mengalami kemandegan.

Situasi yang tidak menguntungkan tersebut menggerakan para tetua pemangku adat turun tangan. Kanisius Benbop, salah satu tokoh tua pemangku adat di Boven Digoel mengatakan, pembangunan di daerahnya tidak bisa menunggu proses banding Yusak selesai.

“Kacau urusan pemerintahan di sini. Masyarakat sudah tidak sabar melihat daerahnya dibiarkan tanpa pemimpin,” kata Benbop.

Tokoh tua pemangku adat lainnya, Bernardus Tuwok mengatakan, masyarakat Boven Digoel memohon kepada pemerintah pusat menetapkan saja peraih suara terbanyak kedua, yakni Xaverius T. Songmen – Eksan Heremba sebagai bupati dan wakil bupati periode 2010-2015.

Dua tokoh tua pemangku adat lainnya, yakni Dominikus Amote dan Makarius Meki Taman menguraikan, masyarakat Boven Digoel menawarkan dua opsi. Yakni pembentukan pemerintahan daerah defenitif tanpa harus menunggu hasil akhir proses hukum terhadap Yusak Yaluwo, atau dilakukan Pemilukada Ulang karena pesta demokrasi yang digelar tahun 2010 dinilai cacat hukum.

Anggapan yang menuding Pemilukada 2010 cacat hukum sempat membuat panas situasi di Boven Digoel. Konflik horisontal membayang di tempat itu. Kubu Yusak Yaluwo nyaris saling berhadapan dengan kubu Xaverius Songmen. Beruntung, para tokoh tua pemangku adat turun tangan mencegah kemungkinan terjadi perang saudara.

Para tetua adat berhasil menyatukan visi dua kubu yang dilanda ketegangan, tentang masa depan Boven Digoel. Hasilnya, kedua kubu sepakat agar peraih suara terbanyak kedua, Xaverius T. Songmen – Eksan Heremba dilantik saja menjadi bupati dan wakil bupati.

Tidak Menentu

Peraih suara terbanyak kedua Pemilukada Boven Digoel Tahun 2010 Xaverius T. Songmen mengakui suasana politik dan pemerintahan di daerahnya kini tidak menentu. “Saya kira pemerintah pusat harus bertindak cepat untuk mencegah kemungkinan paling buruk terjadi di daerah kami,” katanya.

Xaverius juga membenarkan para tetua adat merekomendasikan agar pemerintah pusat melantik dirinya menjadi bupati untuk menggantikan Yusak Yaluwo yang kini masih sedang berkutat dengan proses banding.

Rekomendasi tersebut, tutur Xaverius, dilahirkan suasana ketegangan yang cukup tinggi di Boven Digoel lantaran Yusak Yaluwo ketika itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga melakukan korupsi. Di sisi lain, muncul pula anggapan pelaksanaan Pemilukada tidak sesuai aturan sehingga cacat hukum.

“Masyarakat nyaris berhadap-hadapan, hendak terjadi perang saudara, tetapi para tokoh tua pemangku adat berhasil menenangkan masyarakat, dari situlah kemudian muncul kesepakatan kedua belah pihak agar pemerintah pusat menetapkan pemimpin defenitif tanpa harus menunggu proses hukum saudara Yusak Yaluwo selesai. Pemimpin defenitif yang dimaksudkan adalah saya dan pasangan saya sebagai sebagai peraih suara terbanyak kedua,” urai Xxaverius.

Pria dengan senyum selalu mengembang di bibir itu menolak dengan tegas kemungkinan chaos di tengah masyarakat. “Kami menjamin hal itu tidak akan terjadi, sebab bagi kami NKRI merupakan harga mati, tetapi kami tidak dapat terus menjamin manakala pemerintah pusat tidak segera mengambil tindakan sesuai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat kami sekarang ini, ” tandasnya.

Xaverius mencemaskan kemungkinan terjadinya gelombang eksodus warga Boven Digoel ke Papua Nugini kembali. “Ancaman itu ada di tengah masyarakat kami,” katanya. Hal itu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi, karena itu kami mendesak agar pemerintah pusat segera bertindak,” sambungnya.

Ansel Kaipman mewakili Forum Anak Perbatasan di Boven Digoel membenarkan ancaman eksodus warga ke Papua Nugini. Padahal sebelumnya sekitar 11.000 warga Boven Digoel yang masih berada di Papua Nugini sudah bersiap pulang ke kampung halaman, dan berharap dapat menikmati suasana berpemerintahan yang jauh lebih baik.

Sebelum Boven Digoel dimekarkan, sebanyak sekitar 20.000 Warga Negara Indonesia dari kawasan Boven Digoel lari ke wilayah Papua Nugini akibat konflik horisontal.

“Ancaman kembalinya terjadi peristiwa lari ke pengungsian di negara tetangga bukan merupakan hal yang mustahil jika rakyat kami melihat suasana tidak berubah, yakni pemerintah pusat tidak cukup perduli pada persoalan-persoalan di daerah kami,” katanya.

Ansel mengatakan, masyarakat Boven Digoel tidak mau Yesaya Merasi menggantikan Yusak Yaluwo. Menurutnya, kisah pelanggaran administratif yang dilakukan Yesaya untuk melengkapi persyaratan pencalonan sebagai calon wakil bupati sebelum Pemilukada, kini sudah bukan lagi merupakan rahasia publik.

Dikatakannya, Yesaya baru melengkapi berkas justru setelah masa pendaftaran pasangan para peserta Pemilukada ditutup. “Bagaimana mungkin KPUD Boven Digoel dapat membenarkan cara-cara tidak konsekuen seperti itu,” sergah Ansel.

Lagi pula, Yesaya menurut Ansel bukan merupakan putra daerah. “Di daerah kami, putra daerah atau bukan putra daerah menjadi penting,” ungkapnya.

Masyarakat adat di Boven Digoel hidup berdampingan dengan tanah-tanah ulayat. Pembangunan kerap harus bersinggungan dengan tanah ulayat milik adat.

“Secara adat masyarakat dapat merelakan ulayat-ulayat milik mereka demi kepentingan pembangunan, asalkan pemimpin yang memintanya adalah saudara mereka sendiri alias putra daerah. Nah, kalau bukan putra daerah sulit. Akibatnya proses pembangunan akan banyak mengalami hambatan manakala tidak dipimpin oleh putra daerah,” urai Ansel.

Tangan Pemerintah

Kini agaknya, segalanya berada di tangan pemerintah pusat. Para tetua adat di Boven Digoel berharap agar kehidupan masyarakat dapat tenang dan tenteram, sebagaimana layaknya rakyat di sebuah negara.

Konflik horisontal bukan saja dipicu persoalan politik diantara sesama warga Boven Digoel. Dikhawatirkan, suasana yang tidak menentu dimanfaatkan pihak yang tidak menghendaki ketenteraman. Maka pemerintah pusat perlu segera bertindak.***

Pos ini dipublikasikan di Laporan Pilkada dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Konflik Membayang di Boven Digoel

  1. Songgy Patallo berkata:

    sangat setuju dengan opsi LBH – AMDI dan saudara ansel, boven merupakan kota sejarah yang sangat penting peranannya dalam mempertahankan Kedaulatan NKRI. mengingat isu-isu yang berkembang dikalangan masyarakat umum bahwa semakin terkikisnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sekarang. konflik politik yang terjadi di kab. boven digoel di khawatirkan akan memicu masalah baru di kawan perbatasan antar negara di NKRI. Pemerintah Pusat dan Daerah tidak boleh diam saja melihat hal ini,,sepertinya penegakan hukum dan amanat UU Otonomi Khusus tdak nampak di kota sejarah ini. secepatnya kalau bisa cepat di tuntaskan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s